REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah Greenpeace dalam mengadvokasi perusahaan yang diduga menjadi dalang kebakaran lahan gambut menuai kritikan dari mantan Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara Emmy Hafild. 

Menanggapi protes terbuka Emmy, Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting angkat bicara. Dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (29/10), ia mengatakan, Indonesia sedang berada dalam status genting karena kebakaran saat ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Pernyataan Presiden Joko Widodo untuk mengatasi kebakaran dengan melindungi hutan dan lahan gambut serta menegakkan hukum adalah solusi jangka panjang yang tepat dalam mengatasi akar masalah kebakaran hutan dan bencana asap. 

Perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit dan bubur kertas, kata dia, telah lebih dari satu dekade melakukan penghancuran hutan dan lahan gambut hingga menyebabkan kebakaran hari ini, makanya harus juga menjadi pelaku yang mengatasi masalah tersebut. "Perusahaan harus bekerja mengatasi kebakaran secepatnya, membangun sekat bakar, menutupi kanal-kanal yang selama ini digunakan untuk mengeringkan lahan gambut," kata Longgena.

Greenpeace dalam hal ini berposisi mendorong transparansi data dan informasi kehutanan untuk perbaikan tata kelola hutan dan mengurangi resiko bencana lingkungan termasuk kebakaran hutan. Greenpeace, menurut Longgena, juga mendorong proses penegakan hukum sacara terbuka dan transparan.

Atas segala protes dan masukan, Greenpeace menerima dengan tangan terbuka. Sejak sepuluh tahun organisasi tersebut mengaku telah melakukan aksi dan kampanye perlindungan hutan dan mendorong solusi jangka panjang dan permanen bagi hutan Indonesia. 

Menurut Longgena, untuk dapat bekerja secara independen Greenpeace tidak menerima dana dari perusahaan, partai politik maupun pemerintah manapun di seluruh dunia. "Dana diperoleh hanya mengandalkan donasi individual dan yayasan," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika