REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembahasan RUU APBN 2016 berlangsung alot, Kamis (29/10). Padahal, beleid tersebut sudah harus disahkan dalam rapat paripurna besok (30/10). Alotnya pembahasan RAPBN 2016 antara lain disebabkan Koalisi Merah Putih (KMP) yang bersikukuh menolak RUU APBN 2016.
Gerindra, salah satu partai anggota KMP, menilai sejumlah poin dalam RAPBN 2016 tidak wajar. Hal itu disampaikan anggota Fraksi Gerinda Desmond J Mahesa. Pihaknya tak sekadar menerima dengan catatan terhadap RAPBN 2016.
"Makanya kan Gerindra menolak. Kalau bikin catatan itu kan, menerima dengan catatan itu, kan percuma. Pilihannya adalah menolak. Ya, menolak RAPBN (2016)," ucap Desmon J Mahesa saat ditemui di gedung DPR, Kamis (29/10).
Fraksi Gerindra keberatan terhadap kemauan pemerintah untuk menggelontorkan penyertaan modal negara (PMN) terhadap BUMN-BUMN. Menurut Desmond, sebaiknya PMN yang bernilai Rp 43 triliun itu dialokasikan untuk dana antisipasi bencana.
Apalagi, hingga kini asap akibat kebakaran hutan tak kunjung reda. Kemudian, musim hujan pada tahun depan dikhawatirkan akan terjadi banjir dan musibah lainnya.
"Lebih urgen ke sana daripada kita melakukan modal-modal PNM. BUMN itu kan adalah penyumbang. Kok setiap semester minta tambahan modal," ucap Wakil Ketua Komisi III DPR itu.
Desmond menjabarkan, hampir semua fraksi, termasuk PDIP sebagai partai pemerintah, membuat catatan atas draf RAPBN 2016. Hal itulah yang menyebabkan molornya pengesahan RUU APBN 2016, hingga mendekati tenggat waktu dua bulan sebelum masuk tahun 2016 alias besok (30/10). Hingga sore ini, rapat internal Badan Anggaran (Banggar) DPR sudah berlangsung. Kemudian, rapat akan dilanjutkan dengan menghadirkan Menteri Keuangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
