REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekjen Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham menegaskan, partainya meminta pagu anggaran total APBN 2016 dikurangi.
"Kalau ngga salah ada Rp 2.000 triliun lebih, karena jelas penerimaan akan dihitung dari situ dan membawa implikasi kepada harmonisasi alokasi anggaran," kata Idrus saat dihubungi wartawan, Kamis (29/10).
Idrus menjelaskan, lewat Fraksi Golkar di DPR, mereka juga meminta pemerintah agar tidak memaksakan Penyertaan Modal Negara (PMN) di BUMN. "Karena jelas itu ngga efektif dan itu ngga pro rakyat, kan terlihat dari penerimaan PNM yang lalu penyerapan rendah, jika pemerintah memperhatikan catatan-catatan yang akan dibacakan di fraksi baru kami bisa menyetujui APBN 2016," katanya.
Menurutnya ada enam pandangan Fraksi Golkar yang bakal dibuka ke publik nanti. Tahun lalu, kata dia, PMN juga belum semua terserap, sehingga sangat tidak logis masih dicantumkan di RAPBN 2016.
Menurutnya, tak hanya Golkar, kesepakatan itu juga diambil oleh pimpinan parpol yang tergabung dalam KMP yang hadir di Bakrie Tower kemarin. Dan hampir semua berpandangan sama kalau RAPBN ini terlalu besar, sehingga menurutnya harus dipangkas. "Kita juga melihat itu tidak pro rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga harus dipangkas PMN," imbuh dia.