25 Perusahaan Penerima PMN di RAPBN 2016

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih (KMP), Idrus Marham menilai Penyertaan Modal Negara (PMN) di RAPBN 2016 tidak pro rakyat. Penilaian itu menjadi salah satu alasan KMP meminta agar PMN untuk BUMN dipangkas.

Menurutnya, Kementerian BUMN yang dinakhodai Rini Soemarno tidak pro rakyat. "Kalau soal itu jangankan kita, saya kira anak kecil saja sudah tahu kalau itu tidak pro rakyat," kata Idrus kepada wartawan, Kamis (29/10).

Sekjen Partai Golkar ini menyebut, tahun lalu PMN juga belum semua terserap, sehingga sangat tidak logis masih dicantumkan di RAPBN 2016. Kesepakatan itu katanya diambil Golkar Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Idrus; Gerindra hadir Ketua Umum Prabowo Subianto, Wakilnya Fadli Zon, dan Sekjen DPP Ahmad Muzani; PKS hadir presidennya Sohibul Iman dan Fahri Hamzah; PPP dihadiri Ketum Djan Faridz; PAN Amien Rais.

"Dan hampir semua berpandangan sama kalau RAPBN ini terlalu besar, sehingga harus dipangkas. Kita juga melihat itu tidak pro rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga harus dipangkas PMN," tambahnya.

Berikut rincian PMN Rp 39,42 triliun untuk BUMN di RAPBN 2016:

Penerima PMN dalam bentuk tunai:

1. Perum Bulog Rp 2 triliun.

2. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Rp 500 miliar.

3. PT SMI (Persero) Rp 5 triliun.

4. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Rp 1 triliun.

5. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Rp 1 triliun.

6. PT Hutama Karya (Persero) Rp 3 triliun.

7. PT Wijaya Karya Tbk Rp 3 triliun.

8. PT Pembangunan Perumahan Tbk Rp 2 triliun.

9. PT Angkasa Pura II (Persero) Rp 2 triliun.

10. PT Jasa Marga Tbk Rp 1,25 triliun.