REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih (KMP), Idrus Marham menilai RAPBN 2016 terlalu besar, sehingga harus dipangkas. Salah satu cara memangkasnya yakni dengan menghilangkan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Idrus menyebutkan, hal itu menjadi keputusan dari rapat yang digelar pimpinan partai yang tergabung di koalisi tersebut, Rabu (28/10) malam. KMP berpendapat, dari 24 penerima PMN hampir semua harus dipangkas.
Alasannya, menurut Sekjen Partai Golkar ini, di samping tidak pro rakyat tahun lalu PMN juga belum semuanya terserap. "Sehingga sangat tidak logis itu masih dicantumkan (di RAPBN 2016)," kata Idrus kepada wartawan, Kamis (29/10).
Ia berkata, ada satu PMN yang dianggap KMP masih memungkinkan untuk dikucurkan. "Kecuali satu itu Askrindo (persero). Perhitungannya kalau itu (Askrindo) diberikan PMN Rp 500 miliar itu maka bisa memberikan asuransi Rp5 triliun," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
