Kamis 29 Oct 2015 08:44 WIB

Pemerintah Jokowi Evaluasi Proyek MP3EI Warisan SBY

Rep: Andi Nurroni/ Red: Bilal Ramadhan
Peluncuran MP3EI
Peluncuran MP3EI

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Sepuluh tahun memerintah Indonesia, presiden RI periode 2004-2014 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninggalkan sebuah desain pembangunan Indonesia bernama Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau disingkat MP3EI.

Megaproyek ambisus tersebut merancang pembanguan Indonesia dalam enam koridor, mulai dari Sumatera hingga Papua, melalui penguatan potensi masing-masing koridor. Sayang, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, MP3EI tidak lagi terdengar gaungnya.

Anggota Tim Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Hoetomo Lembito menyampaikan, saat ini, pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih melakukan kajian penyesuaian program MP3EI dengan kebijakan-kebijakan Jokowi-JK.

“Mudah-mudahan, dalam waktu tidak terlalu lama, akan ada hasil kajian penyesuaian antara kebijakan kita yang baru dengan kebijakan lama,” ujar Hoetomo kepada wartawan dan jumpa pers kegiatan Konfrensi Nasional Bisnis Maritim 2015 di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Rabu (28/10).

Sebagai anggota tim ahli, menurut Hoetomo, ia berharap ada sinkronisasi berbagai rencana kebijakan pemerintah hari ini dan kebijakan pemerintah terdahulu. “Ini bukan soal istilah, tapi substansi, bahwa pembangunan harus mengacu pada perencanaan jangka panjang,” kata pakar sistem logistik tersebut.

Ia menambahkan, saat ini, kabinet Jokowi-JK bekerja dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pelindo III Djarwo Surjanto berendapat, ia tidak ingin terlibat dalam perdebatan soal istilah. Hal penting, kata dia, perusahaan yang dia pimpin terus bekerja dan mengerahkan kemampuan terbaik.

“Saya sudah hampir 38 tahun, kayaknya yang dikerjakan itu-itu juga. Saya tidak peduli namanya, apakah MP3EI atau apa, yang jelas sekarang logistik kita biayanya tinggi. Salah satunya, produktivitas pelabuhan kita masih belum bagus,” kata Djarwo.

Sesuai dengan rencana Pemerintahan Jokowi-JK, menurut Djarwo, saat ini, konsep tol laut mengedepankan pembangunan 24 utama di jalur logistik Indonesia. “Kita konsentrasi di sana, supaya produktivitas pelabuhan lebih baik. Tantangan kita sekarang, minimal 24 pelabuhan ini bisa semuanya bagus, tentunya tanpa meninggalkan pelabuhan yang lain,” kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement