REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Pandjaitan meminta agar rencana DPR untuk membentuk pansus asap tak dibuat polemik.

"Tidak usah berpolemik dulu, kita bisa selesaikan, ini kan masalah kemanusian dan kami bisa mengajak teman-teman di DPR untuk melihat sendiri ke sana," kata Menkopolhukam seusai Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kantor BNPB, Jakarta, Rabu (28/10).

Menurut Luhut, selama ini semua kementerian sudah terintegrasi dengan baik dalam penanganan kabut asap.

"Mulai dari Mensos, Menkes, dan Menristek Dikti sudah berkolaborasi dengan baik di bawah Mendagri. Itu sudah jalan, misalnya penanggulangan bagaimana evakuasi anak kecil yang mengalami ISPA," kata Luhut.

Luhut juga menyatakan dirinya sudah melihat sendiri penanganan kabut asap di Jambi, Palembang, dan Banjarmasin. Ia menilai penanganan bencana asap sudah berjalan seperti yang pemerintah rencanakan.

"Saat ini padamnya asap dan api sudah mulai meningkat. Hari ini juga meningkat sejalan dengan alat-alat yang dikirim ke daerah-daerah tersebut. Kepala daerah juga bereaksi dengan baik," tuturnya.

Hingga Selasa (27/10) malam, delapan fraksi di DPR RI menyatakan sepakat membentuk Pansus Asap. Kedelapannya adalah PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, PPP, Golkar dan PKB.

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengatakan tinggal Nasdem dan Hanura yang masih belum mengambil keputusan.

Edhy mengungkapkan tujuan Pansas adalah mendorong pemerintah menyelesaikan kasus asap dan bukan mencari perusahaan nakal, apalagi berniat menjegal upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika