REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai penanganan asap akibat pembakaran hutan dan lahan merupakan pertaruhan bagi Jokowi untuk menunjukkan sisi kepemimpinannya sebagai seorang Kepala Negara.
"Bagi Jokowi, ini pertaruhan luar biasa untuk memberikan kepastian bahwa sebagai seorang RI-1 (Presiden) beliau memiliki kapasitas kepemimpinan," jelas Siti Zuhro, Selasa (27/10).
Ia memandang, di negara mana pun di dunia ini, pemerintah harus hadir manakala masyarakatnya merasa terancam. Di Indonesia pun konstitusi mengamanatkan hal tersebut.
Menurut dia pemerintah harus memiliki empati terhadap kesulitan masyarakat di daerah terdampak terutama kebutuhan untuk bernafas.
"Ini bukan persoalan sepele, karena sudah terjadi berminggu-minggu. Bahkan asap sudah masuk ke Jakarta sejak kemarin," kata dia.
Ia menilai pemerintah harus memastikan upaya penanganan asap dapat dipahami masyarakat. Caranya, pemerintah harus memberikan keterangan jelas dengan jadwal terukur, apa yang akan dilakukan misalnya dalam waktu sepekan atau dua pekan ke depan.
"Jadi supaya ini tidak merembet. Di Indonesia belum pernah mengalami bencana asap seburuk ini," kata dia.
Penanganan masalah asap hingga kini masih dilakukan pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun membatalkan rencana kunjungannya ke San Fransisco, Amerika Serikat (AS) yang semula dijadwalkan pada 27-29 Oktober 2015 karena ingin memantau kondisi penanganan asap di sejumlah daerah di Tanah Air.