REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pariwisata melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pencanganan pembangunan zona integritas adalah deklarasi atau pernyatan dari pimpinan atau suatu instansi pemerintah bahwa instansinya siap membangun zona integritas dalam upaya membangun lingkungan yang bebas korupsi dan melayani.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, pencanganan zona integritas sangat penting dilakukan di tengah upaya pemerintah meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara hingga 20 juta hingga 2019. Sebab pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektfi dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

"Karena dalam persaingan yang ketat ini bukan lagi yang besar akan memakan yang kecil, tapi adalah yang bisa melakukan pelayanan dengan cepat yang akan memakan pergerakannya lambat," ujar Arief Yahya dalam penandatanganan pencanganan pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Pariwisata, Senin (26/10) di Jakarta.

Turut hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain dan Henro Witjaksono, Staf Ahli Menteri bidang Komunikasi dan Strategi dan Hunungan Kelembangaan Kementerian PAN dan RB.

Menpar mengibaratkan satu permainan tenis. Seseorang yang keluar sebagai pemenang tentunya adalah mereka yang berani melakukan smash. Kalaupun dalam praktiknya bola menyentuh net ataupun keluar, bukan berarti hal tersebut merupakan satu kesalahan.

Begitu juga dalam membangun industri pariwisata Indonesia. Siapa yang berani melakukan smash (percepatan) maka peluang dia untuk berhasil dan menang semakin besar. Beda halnya dengan mereka yang tidak melakukan percepatan atau bahkan tidak ikut sama sekali sebagai pemain.

Ikuti Whatsapp Channel Republika