REPUBLIKA.CO.ID,TANGERANG -- Warga di tiga kelurahan Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang meminta pembangunan Jembatan Kedaung segera dilanjutkan.
Hingga saat ini, jembatan yang menghubungkan wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang itu telah mangkrak selama dua tahun.
Camat Neglasari Ubaidillah Ansar menuturkan, saat ini telah ada fondasi jembatan yang sudah selesai dibangun.
"Terhitung sekitar dua tahun pembangunannya terhenti. Kami menyadari memang bukan menjadi tanggung jawab Pemkot Tangerang, melainkan Provinsi Banten," jelas Ansar kepada Republika.co.id, Senin (26/10).
Meski demikian, pihaknya tetap menginginkan agar Provinsi Banten memberi perhatian terhadap kelanjutan pembangunan. Sebab, warga di Kelurahan Kedaung Baru, Kelurahan Kedaung Wetan, Kelurahan Selapajang Kota Tangerang dan Kelurahan Kedaung Barat Kabupaten Tangerang sangat membutuhkan keberadaan jembatan.
Menurut Ansar, sejak dulu belum ada satu pun jembatan yang menghubungkan antar wilayah tersebut. Padahal, warga setiap hari harus beraktivitas dengan menyeberangi Sungai Cisadane.
"Para pekerja, siswa sekolah, pedagang dan warga lain saat ini harus menggunakan perahu eretan saat menyeberangi Sungai Cisadane. Jika ada jembatan, mobilitas mereka akan lebih mudah," ungkap Ansar.
Apalagi, lanjutnya, pada Jumat (23/10), sebuah perahu eretan sempat mengalami kebocoran dan membuat 50 warga tercebur ke Sungai Cisadane. Akibatnya, sejumlah warga mengalami luka ringan dan 23 sepeda motor rusak akibat terendam air sungai.
Ansar mengingatkan adanya risiko perahu hanyut saat musim penghujan. Sebab, permukaan air dan arus Sungai Cisadane saat musim hujan akan naik drastis.
"Perahu eretan hanya satu-satunya sarana menyeberang bagi warga, baik pagi, siang maupun malam hari. Jika ada jembatan yang memadai, perjalanan warga lebih aman. Kami harap fondasi dilanjutkan menjadi jembatan," jelas Ansar.
Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), Kota Tangerang Muhammad Ichsan mengatakan bahwa pembangunan Jembatan Kedaung menjadi tanggung jawab Provinsi Banten.
"Sepenuhnya menjadi tanggung jawab provinsi. Bukan menjadi tupoksi kami," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika