REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN, Hanafi Rais melihat aspirasi penegakan hukum dan adat harus berawal dan berakhir di konstitusi yakni Pasal 33 UUD 1945. Karena itu, Freeport harus dikembalikan kepada Indonesia, yang selama bertahun-tahun dikuasai Amerika.
''Sehingga menyikapi freeport, untuk melanjutkan kontrak karya sebaiknya jangan dijalankan, atau melakukan moratorium,'' kata Hanafi saat menerima audiensi masyarakat Papua, di ruang Fraksi PAN, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/10).
Menurutnya, selama ini rakyat Papua merasakan ketidakadilan dari keberadaan PTM Freeport. Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada presiden untuk memberi perhatian serius, kalau memang rakyat menolak diperpanjang, harus dituangkan dalam kebijakan yang konkrit.
Meski demikian, pria kelahiran Amerikan Serikat itu mengapresiasi sikap presiden yang akan akan membahas perpanjangan kontrak pada 2019. ''Kalau ada menteri yang mudah membawa kepentingan asing jangan sampai dibiarkan. Presiden perlu bersikap tegas terhadap menteri tersebut,'' ujarnya.
Sementar anggota Fraksi PAN lainnya, Teguh Juwarno mengatakan, selama ini pembangunan Indonesia masih bersifak Jawa sentris dengan cara pandang jakarta. Sehingga pandangan pemerintah menjadi bias, untuk melihat permasalahan yang jauh dari Jakarta.
''Logikanya, dengan tambang emas ini, kok malah tertinggal dalam keterbelakangan. Maka kami berkomitmen menyuarakan ini,'' jelas anggota Komisi V DPR RI itu.
Dalam menyikapi perpanjangan kontrak, pemerintah perlu melakukan kajian dan mempertimbangkan unsur-unsur kepentingan rakyat. Kalau memang dirasa tidak perlu sebaiknya jangan dilakukan.
Wiliam Wandik, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Demokrat mengungkapkan, terkait isu Freeport, dirinya heran dalam setiap diskusi tidak melibatkan rakyat Papua. Seperti Pemda, maupun akademisi, tapi lebih banyak orang lain yang bicara.
''Sampai sejauh ini, relasi antara Jakarta dan papua tidak sedang baik. Ini tidak boleh ditutupi. Bicara Papua, bicara kepentingan internasional,'' kata anggota DPR asal Papua tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika