REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik UI Riant Nugroho mengatakan mundurnya waktu pengesahan RAPBN 2016 akan berdampak langsung pada pembangunan dan pelayanan publik.

Bergesernya waktu pengesahan RAPBN terlalu jauh akan berdampak signifikan tetapi jika hanya dalam satu bulan persiapan program pembangunan dan pelayanan publik masih dapat terkejar.

"Kemunduran pengesahan RAPBN 2016 berimplikasi pada risiko keuangan pinjaman lembaga keuangan baik komersil maupun non komersil," ujarnya kepada Republika.co.id, Jumat (23/10).

Banyak proyek pemerintah yang bekerja sama dengan asing dan mendapat pinjaman dengan jangka waktu tertentu. Jika APBN terlambat cair maka proyek terlambat mulai sehingga waktu pinjaman terbuang sia-sia.

Sementara itu terkait mangkraknya proyek, Riant optimis mereka tak akan kabur begitu saja. Dikarenakan dalam situasi ekonomi seperti ini hanya proyek pemerintah yang relatif stabil meski ada keterlambatan pembayaran.

Sekalipun ada perusahaan yang kabur, menurutnya hanya oknum pengusaha saja untuk membuat ricuh. Itu hanya politik pebisnis saja membuat panas dengan isu-isu negatif terhadap proyek pembangunan pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika