Jumat 23 Oct 2015 20:38 WIB

PKS: Jokowi Perlu Berkantor di Wilayah yang Terkena Kabut Asap

Rep: Agus Raharjo/ Red: Bayu Hermawan
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat terbatas membahas langkah-langkah pengendalian kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Sumatera dan Kalimantan, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/10).
Foto: Antara/Yudhi Mahatma
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat terbatas membahas langkah-langkah pengendalian kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Sumatera dan Kalimantan, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kabut asap yang melanda wilayah Sumatera dan Kalimantan sudah sangat kritis.

Dalam kondisi ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo perlu hadir untuk memberi bantuan materiil serta moral. Terlebih, Jokowi selalu menyatakan pemerintah akan selalu hadir untuk masyarakat Indonesia.

Presiden PKS, Muhammad Sohibul Iman mengatakan, selama ini, kehadiran pemerintah pusat di daerah banyak niatannya. Harusnya, dalam kondisi seperti ini, pemerintah pusat hadir di tengah-tengah masyarakat yang sedang menghadapi bencana.

"Akan lebih bagus lagi kalau ada keinginan berkantor, sehari atau dua hari saja, saya kira itu akan memberikan dorongan moral luar biasa," katanya pada Republika.co.id, Jumat (23/10).

Ia melanjutkan, tidak selamanya rakyat membutuhkan bantuan materiil dari pemerintah. Ada saatnya, masyarakat juga butuh kehadiran pemerintah pusat di tengah-tengah mereka sebagai dorongan moral yang besar.

Dengan seperti itu, rakyat dan pemerintah akan merasakan penderitaan yang sama. Kalau Jokowi dan jajarannya mau berkantor di wilayah asap beberapa hari saja, imbuh Sohibul, hal itu akan jadi nilai positif untuk pemerintah pusat di mata masyarakat.

"Saya terus terang saja, sangat berharap Jokowi bisa melakukan itu (berkantor di wilayah terdampak asap)," ujarnya.

Anggota komisi X DPR RI ini berharap, Jokowi menunda lawatannya ke Amerika Serikat untuk mendatangi masyarakat di Sumatera dan Kalimanta yang terpapar asap. Kalaupun lawatan ke AS tidak bisa ditunda, sepulang dari AS, Jokowi harus menyempatkan diri hadir di tengah-tengah masyarakat yang melawan asap. Hal itu harus diikuti seluruh jajaran pemerintah pusat lainnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement