REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Sektor pariwisata merupakan tumpuan harapan perekonomian nasional. Sayangnya, menurut pengamat kebijakan publik dan pariwisata, Medrial Alamsyah, promosi kepariwisataan daerah justru masih dilakukan dengan cara-cara konvensional.
Medrial menyarankan agar pemerintah segera melakukan paradigma dan strategi pemasaran pariwisata demi tercapainya target pariwisata Indonesia.
Menurut Medrial, untuk menjadikan pariwisata sebagai akselerator ekonomi diperlukan peran serta semua pemangku kepentingan, termasuk daerah.
Persoalannya, kata dia, pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih melihat pariwisata dalam kacamata konvensional, yakni semata sebagai proyek dengan tata administrasi yang kaku dan promosi yang masih sederhana.
“Tarafnya hanya sedikit di atas sistem mulut ke mulut, tanpa ada target yang SMART alias specific, measurable, agreed upon, realistic, and stackable,” ujar Medrial dalam keterangannya kepada media, Jumat (23/10).
Ia menilai, selama ini tak melihat ada target yang terukur jelas. Seolah-olah, lanjut dia, yang penting ada even, ada proyek, meriah di media, tanpa tahu untuk apa sejatinya even itu diadakan.“Pemprov Jakarta juga tak lebih baik,” kata dia mencontohkan.
Medrial mengakui, di tingkat pemerintah pusat hal tersebut sudah jauh lebih baik. Tidak hanya ada target Smart yakni menjadikan pariwisata sebagai kontributor nomor dua pada PDRB (15 persen) di tahun 2019, dengan target 20 juta wisman dan pemasukan devisa sebesar Rp 280 triliun, melainkan adanya langkah terinci untuk mencapai tujuan tersebut. “Apalagi tahun ini Kemenpar mulai melakukan pemasaranpariwisata secara digital,” kata dia.
Untuk itu, kata Medrial, pembangunan pariwisata harus dalan konteks ruang, tidak sektoral lagi. Sehingga, sudah seharusnya ada kerja sana terintegrasi antarkabupaten/kota. "Koordinasinya bisa di tangan pemprov," tegas dia.
Beberapa waktu lalu Menteri Pariwisata Arief Yahya menegaskan kesungguhan pemerintah dalam memajukan industri pariwisata menjadi salah satu sektor prioritas ekonomi nasional.
Hal itu, kata Arief, terlihat dari meningkatnya anggaran untuk pariwisata Indonesia yang pada tahun depan (2016) akan mencapai Rp 5,14 triliun.
"Promosi itu sebagai sebuah investasi. Tidak sekadar soal biaya," ujar Menteri Arief. Menurut Menpar, dengan segala upaya yang tengah dilakukan, ke depan tidak ada lagi alasan bagi industri pariwisata di Indonesia tidak bisa bersaing dengan Malaysia dan Singapura.
Arief mengaku terus membombardir promosi pariwisata dengan konsep branding, advertising dan sales (BAS). Kemenpar juga terus mengupayakan agar BAS senantiasa sejalan dengan destination, origination, dan time (DOT).
“Semua itu diperkuat dengan penyampaian materi promosi dengan konsep POS, paid media, own media dan social media," kata Menteri Arief
Penasihat Kehormatan Menteri Pariwisata Sapta Nirwandar menambahkan, sudah saatnya Indonesia menganggarkan dana promosi pariwisata yang besar agar mampu menjaring lebih banyak wisman untuk berkunjung.
"Kita perlu menggencarkan promosi ke negara-negara fokus pasar utama kita selama ini," kata Sapta. Mantan wakil menteri pariwisata dan ekonomi kreatif itu menegaskan, meski cukup efektif, promosi melalui media konvensional dan keikutsertaan dalam pameran pariwisata sudah tak lagi cukup.
Seiring cepatnya perubahan di masyarakat, kata Sapta, promosi digital dan promosi melalui media sosial juga harus mendapatkan perhatian utama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
