REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menggelar pertemuan bersama Bupati Bogor Nurhayanti dan sejumlah elemen di Kantor BKPP Wilayah 1 Jawa Barat, Kota Bogor, Kamis (22/10).

Rapat itu diadakan untuk mengatasi masalah pertambangan yang kerap dikeluhkan masyarakat Kecamatan Rumpin, Cigudeg, Gunung Sindur, serta Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

Pada kesempatan tersebut, para pemilik tambang dan masyarakat berkesempatan untui berdikusi dengan Wagub dan Bupati Bogor. Mereka menyampaikan keluhan dan memberikan masukan terkait masalah pertambangan yang kerap menjadi polemik.

Deddy Mizwar menawarkan empat solusi untuk menyelesaikan masalah tambang hingga tuntas. Ia berkata, solusi jangka pendek maupun jangka menengah yang diberikan akan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan rilis dari Diskominfo Kabupaten Bogor, empat solusi tersebut antara lain memberlakukan jam portal, meningkatkan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, menggunakan jalur kereta, dan membuat jalur khusus tambang.

"Semua itu akan dibahas oleh tim kecil dari seluruh elemen terkait yang akan melakukan pertemuan kembali sekitar dua minggu ke depan," ungkap Deddy.

Ia menegaskan, perizinan pemilik pertambangan dan izin operasi sarana pengangkut akan diperketat. Dalam banyak kasus, kata Wagub, banyak pemilik tambang yang izinnya telah habis atau bahkan belum memiliki izin operasi.

Selain itu, tak sedikit kendaraan tambang yang sudah tidak layak digunakan dan tidak memiliki surat resmi dan kelengkapan lainnya. Deddy berujar, masalah tersebut harus ditindak dengan langkah hukum. "Perlu upaya penyelesaian secepatnya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika