REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh kepala daerah dalam Rapat Kerja Pemerintah di Istana Negara, Rabu (21/10). Dalam rapat itu, Presiden menginstruksikan kepala daerah menganggarkan dana untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla)

Dari hasil blusukan-nya, ia menyimpulkan banyak daerah yang rawan bencana karhutla justru tak memiliki anggaran khusus untuk menanganinya.

"Saya lihat yang terbakar sekarang ini, baik provinsi, kota, kabupaten, tidak ada anggaran untuk itu," kata Jokowi.

Sebelum terjadi kebakaran, Presiden mengingatkan agar pemerintah daerah serius melakukan upaya pencegahan dengan membangun kanal bersekat dan embung air di dekat area hutan. Embung dapat menjadi cadangan air yang bisa langsung digunakan jika hutan terbakar.

Tak hanya itu, Presiden juga menginstruksikan agar kepala daerah cepat mengeluarkan status siaga darurat jika daerahnya mengalami kebakaran hutan. Dengan penetapan status tersebut, maka pemerintah pusat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat langsung turun tangan.

"Tanpa itu BNPB tidak bisa mengintervensi daerah," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika