REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar politik LIPI, Siti Zuhro menilai satu tahun pemerintahan Jokowi arahnya masih belum jelas. Khususnya jika dikaitkan dengan motto revolusi mental dan 9 program nawacita (prioritas unggulan).
Ia menyebutkan, perbaikan mindset bangsa yang mengalami disorientasi belum mampu diluruskan. Lalu, lanjutnya, rasa aman warga masyarakat kurang terjamin.
"Negara belum hadir secara serius melindungi mereka. Pembakaran hutan di beberapa daerah dan dampaknya bagi kesehatan masyarakat lokal merupakan isu sangat serius," kata Zuhro dihubungi Republika.co.id, Selasa (20/10).
Selain itu, lanjut dia, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah turun, karena institusi-institusi demokrasi (parpol, parlemen, pilkada) bermasalah dan kabinet tidak solid. Zuhro mengatakan, untuk membangun NKRI memerlukan strong leadership karena RI 1 harus memerankan dirinya sebagai pemersatu negara bangsa. Ia menambahkan, keberhasilan otonomi daerah dan pembangunan desa merupakan tiang pancang membangun Indonesia dari daerah.
"Reformasi sistem memerlukan komitmen, konsistensi dan kejujuran pemimpin. Pemimpin harus bertekad bulat mewujudkan perbaikan sistem dengan semua risiko yang harus dihadapi," ujar dia.
Sementara, lanjutnya, yang terjadi selama satu tahun terakhir, ini bukan poin lima dari nawacita (meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan indonesia kerja), melainkan meningkatnya indeks kesengsaraan rakyat dan jumlah pengangguran karena harga-harga kebutuhan pokok mahal.
Pemantapan Fondasi Bhinneka Tunggal Ika belum terwujud. Masalah atau politisasi isu SARA belum mereda. Hal ini terbukti dengan munculnya insiden Tolikara saat Idul Fitri yang lalu dan pembakaran gereja di Aceh yg terjadi beberapa yang lalu.
"Pemimpin perlu menyerukan pentingnya menjaga keseimbangan antara ke-Indonesiaan dan kedaerahan agar keduanya tidak dibenturkan," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
