REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi Kemasyarakatan PP Muhammadiyah menilai Presiden Joko Widodo belum memiliki langkah strategis dalam menyelesaikan permasalahan bangsa di satu tahun pemerintahannya. Disoroti Muhammadiyah, termasuk masalah di bidang sosial kegamaan.
Ketua umum PP Muhamamdiyah, Haedar Nasir mengatakan di bidang sosial kegamaan penanganan masalahnya masih parsial. Hal ini dapat terlihat dari masalah penetapan hari santri dan cara pemerintah menyikapi kasus Tolikara dan Aceh Singkil.
"Jangan sampai sekadar menyentuh permukaan dan pinggiran sedangkan yang strategis kurang jadi pertimbangan dan perhatian," ujar Haedar Nasir kepada Republika.co.id, Selasa (20/10).
Ia menjelaskan, pemerintah harus memiliki visi dan road map yang komprehensif dalam menentukan kebijakan termasuk kebijakan di bidang sosial keagamaan.
Selain itu, Presiden juga perlu mengontrol kinerja para menterinya agar menjalankan perannya secara objektif, terencana dan demi kepentingan rakyat. Jangan sampai, lanjutnya, menteri sibuk mengurus hal-hal teknis dan blusukan tanpa road map yang jelas. Apalagi jika menteri cenderung mengurus golongan atau lingkungan politik dari tempat menteri itu berasal.
"Bersihkan kementerian dan institusi pemerintahan dari pusat hingga daerah dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Awasi agar setiap menteri dan pejabat negara betul-betul menempatkan kepentingan rakyat diatas kepentingan diri,kelompok maupun kroninya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
