REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kalangan ulama di Jawa Barat mendukung rencana Ppemerintah yang akan membangun proyek high speed train (kereta berkecepatan tinggi) Jakarta-Bandung serta berharap proyek tersebut juga dibangun di daerah-daerah lainnya di Indonesia.
"Setelah mendapat penjelasan dari Menteri BUMN mengenai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, kalangan ulama Jawa Barat mendukung pembangunan proyek yang diyakini akan memberi banyak manfaat bagi masyarakat itu," kata tokoh muda NU, HM Misbahus Salam kepada pers di Jakarta, Ahad (18/1).
Sebelumnya HM Misbah pada 16 Oktober 2015 hadir pada silaturahmi dan temu wicara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan para ulama Jawa Barat di Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Dalam acara itu juga hadir Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), H Choirul Sholeh Rasyid.
Pada kesempatan tersebut Menteri BUMN menjelaskan sejumlah isu penting, di antaranya tentang pengembangan areal penanaman tebu agar Indonesia tidak lagi mengimpor gula, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI untuk dimanfaatkan oleh para pengusaha kecil dan menengah, dan program pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Menurut HM Misbah, mengacu pada penjelasan Menteri BUMN, ada beberapa pertimbangan dan manfaat yang dapat diraih oleh masyarakat dan negara dengan adanya kereta cepat. Pertama, kereta cepat yang aman dan nyaman akan dapat mengurangi kemacetan lalulintas secara signifikan.
"Jumlah penduduk Jawa Barat sekitar 50 juta. Bandingkan dengan negara bagian California Amerika yang jumlah penduduknya juga sekitar 50 juta jiwa, namun luas daerahnya seperti Sumatra, sedangkan luas Jawa Barat hanya sekitar sepertiga Pulau Jawa. Artinya, Jawa Barat mengalami ledakan penduduk," katanya.
Jika sudah ada kereta cepat, satu gerbong dapat ditumpangi 50 orang, lanjutnya, dibandingkan dengan satu mobil pribadi yang berpenumpang dua orang, maka akan ada efisiensi 25 mobil. Dengan demikian jika kereta cepat membawa 10 gerbong, maka akan ada efisiensi 250 mobil yang berarti dapat mengurangi kemacetan.
Menurut dia, dengan berkurangnya penggunaan mobil, maka penghematan bahan bakar minyak (BBM) akan terjadi secara signifikan, karena kereta cepat menggunakan energi listrik yang sekaligus juga mengurangi polusi udara yang bersumber dari asap knalpot mobil.
Kemudian memberi keuntungan pada negara, karena pembangunan kereta cepat memakai skema business to business yang diatur oleh kementerian BUMN tanpa uang dan jaminan negara. Bahkan biaya yang jumlahnya Rp 60-70 triliun ada grace period (tenggang waktu untuk tidak melakukan pembayaran cicilan) selama 10 tahun.
Selain itu, memajukan daerah di setiap stasiun tujuan, termasuk memberi lapangan kerja kepada sekitar 39 ribu sampai 60 ribu orang di daerah itu. Dia melanjutkan yang tak kalah penting, adanya penghematan waktu, karena Jakarta-Bandung atau sebaliknya yang biasa ditempuh 3,5 jam, nantinya ditempuh hanya 35 menit.
"Kondisi ini sungguh amat dinantikan oleh masyarakat, sehingga waktu yang ada bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif serta tidak lagi lelah menunggu di tengah kemacetan lalulintas. Kalau ini terwujud, Indonesia akan menjadi negara pertama yang memiliki kereta cepat di Asia Tenggara," kata HM Misbah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika