REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Setelah Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia berpeluang menjadi pusat keuangan syariah dunia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serius melakukan realisasi itu.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menuturkan, langkah strategis bersama Bank Pembangunan Islam (IDB) sudah diambil dengan melakukan kerja sama untuk tiga hal. Pertaman, Indonesia akan memiliki pusat pembiayaan mikro Islam di OJK sebagai bagian International Center for Microfinance.
Indonesia sedang terus mengupayakan agar Islamic Infrastucture Bank yang akan didirikan IDB bisa berkantor pusat di Jakarta. Sebab, kandidat tuan rumah lainnya, Turki, juga mengupakan hal serupa.
Dukungan lebih konkret juga dilakukan IDB untuk pembekalan SDM jasa keuangan syariah JKS, terutama di lembaga keuangan mikro syariah yang jumlahnya ribuan dan butuh anak muda. Ini akan mendorong inklusi keuangan. Dalam waktu dekat Indonesia juga akan menyelenggarakan International Islamic Confrence di Medan untuk menguatkan ekonomi syariah.
Dalam riset Ernst &Young 2010-2014 yang memuat laporan World Islamic Bank Competitiveness, ada yang kurang menggembirakan bagi Indonesia. 50 persen responden punya pengalaman negatif dengan lembaga keuangan syariah.
''Bagaimana bisa bersaing kalau layanan tidak diperbaiki? Kalau konvensional punya excelence services, syariah juga harus punya,'' kata Mualiaman dalam sebuah ajang pengharagaan industri keuangan syariah, Jumat (16/10).
Ia berharap besar segara dorongan yang dilakukan bersama bisa menaikkan level keuangan syariah nasional.
Pengembangan ekonomi syariah juga masuk program pembangunan jangka menengah pemerintah. Di OJK, sudah ada pula roadmap perbankan syariah, pasar modal dan segera menyusul IKNB syariah.
Di dalamnya ada langkah-langkah strategis membentuk industri keuangan syariah yang sehat, kompetitif dan menyiapkan industri ke level internasional. Ini pula yang jadi bagian besar master plan keuangan syariah.
Ada lima fokus didalamnya. Pertama soal ekspansi dan penguatan permodalan.Pasokan dan permintaan akan meningkat dengan ekspansi industri keuangan syariah melalui layananan nirkantor, inovasi produk berbasis teknologi informasi. Perhatian seputar profesi dan kelembagaan pun tak luput.
Kedua, menciptakan arena usaha yang adil dengan menerbitkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan syariah yang sehat dengan lingkungan yang lebih kondusif.
Ketiga, sinergi antar lembaga. Karena keuangan syariah sudah masuk RPJMN, Komite Nasional Keuangan Syariah diupayakan segera dibentuk.
''Dengan begitu, diharapkan jasa keuangan syariah diharapkan bisa jadikan opsi utama untuk digunakan,'' ungkap Muliaman.
Pengembangan kualitas SDM industri keuangan syariah juga dinilai penting. Industri keuangan syariah tidak hanya butuh SDM dalam jumlah banyak, tapi juga berkualitas. Karena itu butuh pembekalan kontinyu baik dari lembaga formal maupun non formal.
Edukasi dan promosi jasa keuangan syariah ke semua level masyarakat juga terus berjalan. Muliaman menilai, industri tidak akan berkembang kalau masyarakat tidak paham produknya. Sebab itu, edukasi harus dijalankan bersama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika