REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan selama satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pemerintah belum menunjukkan kepemimpinan yang berkualitas di bidang hukum, khususnya pemberantasan korupsi.
"Jokowi masih terbatas menjadi pemimpin pembangunan bidang infrastruktur, bukan pembangunan Indonesia seutuhnya," kata Hendardi, Ahad (18/10).
Hendardi mengatakan, di bidang hukum, Jokowi-JK tidak menjalankan kepemimpinan efektif yang mendukung pemberantasan korupsi.
Pemerintah masih sebatas menjadi "pemadam kebakaran" atas kegaduhan yang sebenarnya diciptakan oleh para menteri dan pejabat di bawah koordinasinya.
"Pada pemimpin yang pasif dalam hal antikorupsi, sulit mengharapkan terobosan baru signifikan," ujarnya.
Selain kriminalisasi pimpinan KPK, revisi Undang-Undang KPK juga berpotensi melemahkan KPK. Celakanya, kepala daerah, kementerian dan lembaga di bawah pemerintahan Jokowi-JK juga semakin dimanjakan dengan proteksi antikriminalisasi yang cenderung potensial disalahgunakan.
Pada bidang hukum, Jokowi-JK juga gagal mengelola Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang dibahas bersama DPR untuk memproduksi undang-undang yang secara nyata dibutuhkan rakyat.
"Publik juga belum memperoleh keyakinan atas kinerja penegak hukum dan integritas pejabat di bidang hukum," tuturnya.
Hendardi menilai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) belum efektif menjadi pejabat publik dan lebih merepresentasikan diri sebagai wakil partai dan menjadi pelindung kepentingan politik partai.
Pemerintahan Jokowi-JK akan genap berusia satu tahun pada Selasa (20/10). Selama satu tahun memerintah, masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan sebagaimana janji-janji kampanye yang tercantum dalam Nawa Cita.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
