REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program-program Joko Widodo dirasa memerlukan dukungan penuh dari kabinet. Sayangnya, dukungan itu masih belum terlihat, seiring kegaduhan yang justru berasal dari kabinet kerja sendiri.
Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI, Bambang Soesatyo, menilai kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terlihat tidak mampu mengendalikan sepak terjang para pimpinan institusi negara.
"Kesan ini terbukti dari hubungan antar anggota Kabinet Kerja yang tidak harmonis," katanya, Ahad (18/10).
Hal tersebut dapat dilihat tak lama setelah reshuffle kabinet dilakukan Presiden Joko Widodo. Sebagai contoh, menteri yang mengritik program prioritas presiden, menteri yang mendapat perlawanan dari Dirut BUMN, serta menteri yang menantang Wakil Presiden berdebat.
Bambang merasa hubungan yang tidak harmonis tersebut, menghasilkan kegaduhan dan menjadi tontonan yang tidak baik bagi masyarakat luas. Menurutnya, kegaduhan itu justru bersumber dari Istana atau Kabinet Kerja, yang sebenarnya dikomandani oleh Presiden Joko Widodo sendiri.
Jebolan Lemhanas KSA XII itu, menuturkan rongrongan dari partai pendukung Joko Widodo, ikut menambah rumit proses konsolidasi pemerintahan Jokowi-JK. PDIP dianggap sering berperilaku sebagai pihak oposisi, yang sering menyerang dan mendesak Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet.
Namun, ia mengakui Nawacita yang didengungkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memang berisikan program-program yang tidak mudah untuk diwujudkan. Menurut Bambang, Nawacita perlu dukungan penuh dari kebinet yang mau merealisasikannya melalui kerja keras.
"Perlu dukungan penuh agar Nawacita tidak berubah menjadi Nawasiksa," katanya.