REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Warga Dusun Corongan, Maguwoharjo, Depok kembali meminta pemerintah bersikap tergas terhadap toko modern. Pasalnya toko modern yang berada di wilayah setempat mulai berani melakukan sosialisasi dengan memberikan tawaran kerja sama disertai iming-iming bantuan dana sosial kemasyarakatan.
"Bahkan manajemen toko mencatut nama Pemkab. Katanya mereka diberi kesempatan untuk mengurus izin hingga Desember," kata Ketua Paguyuban Pedagang Corongan, Sri Sumarsih, Kamis (15/10). Ia menduga sosialisasi tersebut merupakan upaya meminta persetujuan warga untuk pendirian dan kegiatan operasi toko.
Sementara ini unit usaha tersebut belum memiliki izin. Sri menilai sosialisasi manajemen toko yang dilakukan pada Rabu (14/10) malam itu sebagai dampak dari ketidaktegasan Pemkab. Padahal Juli lalu, Satpol PP sudah melakukan penutupan toko modern tersebut.
Warga Corongan lainnya, Sapto (35) mengatakan iming-iming manajemen toko modern itu justru menimbulkan konflik sosial. Karena muncul perbedaan pendapat antara warga yang pro dan kontra terhadap toko berjejaring di wilayah setempat. “Sebanyak 27 warung kelontong di kampung saya kemungkinan besar akan merugi, jika toko modern tersebut benar-benar berdiri,” tutur Sapto. Sebab warung-warung tersebut berjarak kurang dari satu Kilometer dari toko modern.
Terkait hal ini Penjabat Bupati Sleman, Gatot Saptadi menegaskan, tahun ini Pemkab sudah tidak mengeluarkan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) baru. Karena pemerintah sedang fokus pada penertiban toko berjejaring. "Kami kan sedang berusaha melakukan penertiban, Jadi tidak ada izin baru yang dikeluarkan," ujarnya saat ditemui di RSUP Dr Sardjito.
Meski begitu Pemkab Sleman masih memberikan kesempatan bagi toko modern yang sudah memenuhi syarat untuk mengurus izin usaha. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi toko modern baru. Pemkab Sleman sendiri berkomitmen untuk membantu percepatan perizinan toko modern.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
