REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung pengajuan tempe agar diakui oleh Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan PBB sebagai warisan budaya non-benda atau Intangible Cultural Heritage of Humanity dari Indonesia.
"Pemerintah, perajin tempe, dan masyarakat harus terlibat serta mendukung pengajuan tempe agar diakui oleh dunia sebagai warisan budaya dari Indonesia, bukan hanya makanan berbahan dasar kedelai," kata Ganjar di Semarang, Rabu (14/10).
Menurut dia, sekarang adalah saat yang tepat untuk menyampaikan mengenai tempe yang juga sarat budaya bangsa kepada semua pihak agar semakin digemari dan dikenal hingga mancanegara.
"Untuk itu, perlu upaya menciptakan berbagai varian rasa dan kemasan pada setiap produk tempe," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Selain itu, para perajin harus mengikuti kemajuan teknologi dalam proses pembuatan tempe agar mampu bersaing dengan produk lain.
Ganjar berencana membangun monumen tempe di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai upaya menjaga kelestarian tempe dan akan menjadi simbol bahwa daerah setempat merupakan produsen tempe sejak zaman penjajahan Belanda.
"Jika perlu membangun museum tempe, yang di dalamnya tidak hanya menceritakan tentang sejarah dan asal-usul tempe, tapi juga memamerkan proses pembuatan dari yang paling tradisional hingga menggunakan teknologi modern, termasuk produk yang dihasilkan dengan berbagai varian rasa," katanya.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jateng Whitono mengatakan tempe juga memiliki nilai budaya, sejarah, dan ekonomi bangsa, bahkan dengan keunikannya, tempe layak menjadi salah satu simbol budaya Indonesia sehingga tempe perlu tercantum dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO.
"Kami akan terus menyosialisasikan sejarah tempe kepada berbagai pihak sebagai salah satu makanan tradisional dari Klaten, termasuk berbagai manfaat tempe bagi kesehatan, serta menggalang dukungan masyarakat untuk mengajukan tempe sebagai warisan budaya tak benda," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika