REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Pandjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo meminta agar Kemenkopolhukam dapat berkoordinasi baik dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani peristiwa kabut asap.
"Selain dengan BNPB, saya tekankan bahwa semua operasi (pemadaman api dan asap) sudah terkoordinasi baik dengan semua pihak sehingga operasi ini cepat sekali geraknya," kata Luhut, Selasa (13/10).
Menurut Luhut, hingga saat ini, dana yang sudah dikeluarkan BNPB sebesar Rp385 miliar dan sekarang sudah ada tambahan anggaran yang disiapkan sebesar Rp700 miliar lagi.
"Ini semua sudah disetujui DPR dan juga Menteri Keuangan dan saya harap dua minggu ke depan operasi ini dapat mengurangi asap secara signifikan, walaupun belum bisa memadamkan secara keseluruhan," tuturnya.
Sebelumnya, dalam jumpa pers di Kantor Kemenkopolhukam pada Senin (12/10), Luhut menyampaikan beberapa hal terkait penanganan kabut asap antara lain pemerintah saat ini fokus menggunakan water bombing untuk melakukan pemadaman api dan asap di berbagai daerah.
"Kami berharap upaya secara masif dari water bombing dapat mengurangi asap dan kemudian penggunaan water bombing itu kami juga kombinasikan dengan chemical powder yang bisa tembus ke bawah dan memadamkan api," katanya.
Selain itu, kata Luhut, untuk memantau titik-titik api dan juga membantu pesawat yang melakukan water bombing dikerahkan juga drone-drone dari TNI Angkatan Darat dan Dirgantara Republik Indonesia.
"Ini pertama kali kita memakai drone dan sangat membantu para petugas kita di lapangan. Di sisi lain, kami juga sudah meminta bantuan kepada beberapa negara antara lain Australia, Cina, Malaysia, dan Singapura," kata Luhut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika