REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Najib Tun Razak di Istana Kepresidenan Bogor, Ahad (11/10).
Dilansir dari siaran pers, Tim Komunikasi Presiden, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan, beberapa kesepakatan akhirnya yang tercapai oleh kedua negara.
Di antaranya, kesepakatan tentang pembentukan Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOP).
"Karena kita tahu 85 persen produksi palm oil adalah di Indonesia dan Malaysia," ucap Presiden Jokowi seperti disampaikan anggota Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana dalam laman Sekretariat Kabinet, Ahad (11/10).
Kedua kepala pemerintahan juga sepakat membuat "Standar Global Baru Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan".
Standar tersebut merupakan hasil harmonisasi antara Standar Malaysia dan Standar Indonesia yang nantinya akan menjadi standar internasional baru di bidang industri minyak sawit dunia.
"Harmonisasi standar baru ini akan menjadi standar yang ramah lingkungan dan diharapkan memberi kesejahteraan kepada 4 juta petani sawit di Indonesia dan 500 ribu petani sawit di Malaysia," ujar Presiden.
Presiden mengatakan, kedua negara juga sepakat untuk membangun Zona Ekonomi Hijau (Green Economic Zone/GEZ). "Kita akan membangun sebuah kawasan industri yang berkaitan dengan sawit yang dapat meningkatkan nilai tambah dan juga ingin memproduksi bahan bakar ramah lingkungan," jelas lulusan Fakultas Kehutanan UGM itu.
Tidak hanya itu, kedua kepala pemerintahan juga sepakat untuk membentuk Satuan Tugas Gabungan (Joint Task Force). Satuan ini akan berkoordinasi dan mempercepat pelaksanaan keputusan yang telah disepakati kedua pemerintah Ahad ini (11/10).
"Ini adalah sebuah inisiatif yang sangat bersejarah untuk industri minyak sawit dan kita harapkan bermanfaat bagi mayoritas petani kecil kelapa sawit, baik di Indonesia dan Malaysia," tutur Presiden.
PM Najib mengatakan, perwujudan kerja sama dalam bidang minyak sawit ini merupakan hal yang formal dan konkret. Kerja sama demikian juga telah lama dibicarakan sebelumnya. "Bahkan sejak 2006 telah ada kesepakatan, tapi belum dapat diwujudkan," ucap PM Najib.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan itu, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika