Ahad 11 Oct 2015 19:01 WIB

Penggulingan Presiden Disebut tidak Bijak

Joko Widodo
Foto: EPA/Mast Irham
Joko Widodo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menggulingkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut sebagai tindakan yang tidak bijak dalam menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Segala karut-marut kondisi bangsa dan negara saat ini dianggap tidak bisa menjadi alasan kuat untuk menggulingkan. Baik yang melalui cara 'jalanan’ ataun melalui parlemen.  

"Upaya menggulingkan presiden dengan cara ‘jalanan’ adalah tindakan yang tidak bijak. Rakyat yang justru menjadi semakin menderita. Lihat saja bagaimana reformasi 1998 telah menjadikan Indonesia menjadi negara yang amburadul dan tidak disegani lagi di kawasan ASEAN," ucap mantan kepala staf umum (kasum) TNI Letjen (Purn) Suryo Prabowo, Ahad (11/10).

Mantan tim sukses capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu memang menilai, kalau dalam satu tahun pemerintahan Jokowi sama belum menghasilkan prestasi yang bisa dibanggakan. Yang terlihat justru bagi-bagi kartu kepada masyarakat kecil sambil terus menyampaikan kebijakan yang meniupkan ‘angin surga’.

"Akumulasi dari semakin karut-marutnya pengelolaan negara telah memunculkan pemikiran dari beberapa masyarakat untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Tapi itu bukan cara yang bijak, yang rugi masyarakat sendiri,: papar mantan pangdam Bukit Barisan itu.

Suryo menyebut, gerakan reformasi 17 tahun lalu telah merusak berbagai sendi kehidupan bernegara. Misalnya, UUD 1945 tidak lagi asli, Pancasila tidak lagi mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, Timor Timur lepas menjadi negara merdeka. 

"Akan lebih bermanfaat bila pada masa serba sulit seperti ini, kita semua berupaya berbuat yang positif untuk memperbaiki apa yang memang mampu diperbaikinya. Atau paling tidak kita berupaya menyadarkan rakyat, agar pada masa datang dapat menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung-jawab, tanpa dipengaruhi oleh politik uang," papar Suryo.

Menurut Suryo, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak akhir tahun ini harus menjadi momentum bagi masyarakat untuk memiliki pemimpin yang tepat. "Sehingga rakyat bisa mendapatkan kepala daerah yang benar-benar profesional dapat memimpin pembangunan manusia di daerahnya dengan baik dan benar," papar peraih Adhi Makayasa 1986 itu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement