REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai, gencarnya kebijakan pemerintah yang memerhatikan desa melalui kucuran dana untuk perdesaan, belum berarti jika tidak disertai dukungan sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

"Kondisi saat ini sangat buruk sekali angkutan pedesaan. Di Jawa Tengah, dalam kurun waktu 19 tahun terakhir hanya tinggal kurang dari 25 persen angkutan perdesaan yang beroperasi," katanya kepada Republika.co.id, Ahad (11/10).

Dari sekitar 25 angkutan pedesaan yang beroperasi, ia mengatakan hal itu dalam kondisi yang sudah tidak layak operasi.

Padahal menurutnya, untuk menggerakkan ekonomi desa diperlukan fasilitas sarana transportasi desa yang memadai. Hal serupa bahkan mungkin lebih parah, lanjutnya, juga menimpa sarana transportasi di wilayah pedalaman dan perbatasan.

"Tidak ada salahnya jika segera membentuk Direktorat Bina Sarana Angkutan Pedesaan, Pedalaman, dan Perbatasan di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan," katanya menambahkan.

Sementara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat menyiapkan prasarana sebagai pendukung bergeraknya sarana transportasi yang akan diluncurkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika