REPUBLIKA.CO.ID,PURWAKARTA -- Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengancam warganya akan mencabut subsidi kesehatan dan pendidikan. Pencabutan subsidi itu, bila warganya menolak menjadi akseptor keluarga berencana (KB) serta malas kerja bakti. “Ancaman ini, bukan gertak sambal,” ujar Dedi, kepada Republika Online, Ahad (11/10).
Menurut Dedi, saat ini, pihaknya akan menerapkan kebijakan reward and punishment terhadap warganya. Warga, yang menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah akan diprioritaskan untuk mendapat reward. Reward-nya tak berbentuk uang ataupun barang, melainkan warga mendapatkan hak dari negara. “Salah satunya, subsidi dan bantuan langsung,” katanya.
Sementara mereka yang tidak masuk KB dan malas kerja bakti, akan diberi punishment. Subsidinya dicabut serta tidak akan mendapatkan bantuan langsung.
Kebijakan ini, berlandaskan pada Pancasila yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan cara ini, diharapkan warga yang taat sama pemerintah jadi prioritas agar mereka terus semangat dalam mengaplikasikan kebijakan itu.
“Kalau mereka yang membandel, kita biarkan saja. Mereka tidak pantas mendapat subsidi ataupun reward lainnya,” ujar Dedi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
