Ahad 11 Oct 2015 09:14 WIB

Pemkot Kediri Siapkan Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrual

Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar (kanan) menerima Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014 dari Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro pada acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan P
Foto: ist
Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar (kanan) menerima Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014 dari Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro pada acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan P

REPUBLIKA.CO.ID, -- Pemerintah Kota Kediri berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan, predikat tersebut diberikan kepada daerah yang memiliki administrasi tertib sesuai dengan standar akutansi pemerintah yang transparan dan akuntabel. Raihan ini, menurutnya berkat kerja keras semua pihak.

"Predikat WTP yang kami targetkan dua tahun, Alhamdulillah dapat diwujudkan dalam jangka waktu satu tahun. Kami melakukan evaluasi bersama secara berkala dan pembenahan-pembenahan oleh seluruh Satuan Kerja Pemkot Kediri," jelas Abdullah Abu Bakar, kemarin.

Menurutnya Pemerintah Kota Kediri kedepan juga akan melakukan lebih baik lagi dalam menghadapi penerapan laporan keuangan berbasis akrual. Sejumlah langkah yang telah diambil diantaranya adalah dengan menyusun kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur akuntansi, serta clearinghouse yang bertujuan memastukan program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.

"Rencananya akan dilaksanakan satu bulan sekali yang dimulai tahun 2016. Pelaksanaannya juga akan melibatkan BPK, ahli pengadaan dari LKPP dan lembaga terkait lainnya," terang Abdullah Abu Bakar

Ia mengakui dalam kondisi ekonomi yang belum stabil, tentu penerapan laporan yang telah direncanakan tersebut tidak akan mudah. Sebab akan berpengaruh pada penggunaan anggaran. Guna menghadapinya, Abdullah mengatakan akan melakukan efisiensi.

Hal ini dilakukan dengan harapan tidak hanya merubah pemerintahan saja, namun juga terwujudnya harmonisasi antara masyarakat, eksekutif dan legislatif agar dapat berubah ke arah yang lebih baik, seiring sejalan serta kebijakan yang tepat sasaran.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement