REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan pada tahun ini dinilai berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini berbeda karena waktu peristiwa ini lebih lama dan lokasi kejadiannya pun luas.
Di samping karena musim kemarau yang panjang, Direktur Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), Rasio Ridho Sano menyatakan, kebakaran hutan dikarenakan perilaku manusla.
“Ada tiga hal penyebab kebakaran hutan pada tahun ini,” ungkap Rasio saat acara talkshow bertemakan ‘Asap Makin Pekat, Pembakar Kita Sikat’ di Jakarta, Sabtu (10/10).
Menurut Rasio, perilaku manusia merupakan salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan tahun ini. Dengan kata lain, kebakaran hutan ini akibat dari manusia baik sengaja maupun tidak sengaja.
Dengan masuknya manusia sebagai penyebab peristiwa ini, Rasio berpendapat, perlu adanya perubahan perilaku pada manusia. Ini penting mengingat mereka terbukti melakukan aktivitas pembukaan lahan dan clearing dengan dibakar. Pembakaran dianggap sebagai cara termudah dan termurah bagi manusia, baik masyarakat, individu maupun korporasi perusahaan yang terlibat dalam penyebab kebakaran hutan ini.
Selain perilaku manusia, Rasio menambahkan, kondisi lingkungan maupun gambut selama ini di wilayah-wilayah kebakaran hutan sudah rusak. Lingkungan dan lahan gambut yang sudah rusak itu memiliki resiko besar untuk terbakar. Resiko kebakaran pun semakin bertambah dengan musim kemarau yang berkepanjangan.
Menurut Rasio, semua pihak termasuk pemerintah tentu ingin agar kebakaran hutan tidak terulang kembali. Untuk itu, pihaknya berusahan mendorong penegak hukum untuk tegas dalam menangani para penyebab kebakaran hutan. “Ini juga bagian komitmen dari Presiden Jokowi,” terang Rasio.
Pada umumnya, Rasio menjelaskan, pemerintah sebenarnya sudah mengatisipasi kebakaran hutan sejak awal pemerintahan. Pemerintah telah menyekat kanal di rawa Gambut Kepulauan Riau. Oleh sebab itu, ia menolak jika ada pihak yang mengatakan pemerintah tidak menangani secara cepat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika