REPUBLIKA.CO.ID,PADANG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Padang mengaku kewalahan mendata penderita infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) akibat paparan kabut asap dari provinsi tetangga dan menyelimuti sebagian besar Provinsi Sumatra Barat (Sumbar).
"Jajaran saya masih lemah dalam masalah pendataan, kita tidak biasa masalah data," kata Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah di Padang, Sumatra Barat, Rabu (7/10).
Berdasarkan data yang diterima, jumlah penderita ISPA saat ini sebanyak 7.800 kasus. Namun, ia mengatakan, belum mengetahui secara pasti data-data dari pasien tersebut.
"Sudah sebulan lalu saya ingatkan tolong mana datanya, perkembangan per hari, mana lokasinya, berapa penduduknya, cek ke sekolah. ISPA kan perlu di pantau," tutur Mahyeldi.
Sementara itu, lantaran volume ketebalan kabut asap yang semakin pekat menyelimuti Provinsi Sumbar, khusunya Kota Padang, Mahyeldi belum mengambil kebijakan untuk meliburkan sekolah-sekolah seperti sejumlah kabupaten/kota lainnya.
"Karena itu memang berangkat dari data ilmiah, tidak bisa kita ikut-ikut daerah lain, bagaimana data (pengukurannya) nanti," ujar dia.
Pemkot Padang, Mahyeldi melanjutkan, telah meminta pihak terkait untuk memantau kondisi kualitas udara di Kota Padang. Dikatakannya, apabila kualitas udara semakin memburuk, pihaknya akan segera membuat kebijakan untuk meliburkan siswa-siswa.
"Salah satunya melakukan uji tiap hari. Jika hasil ujinya makin tebal akan ambil kebijakan apakah meliburkan sekolah atau hanya sekedar membagikan masker. Apakah mengundurkan jadwal masuk sekolah juga," kata dia menjelaskan.
Terkait pengukuran kualitas udara di Stasiun Global Atmosphere Watch (GAW) Koto Tabang, menurut Mahyeldi, hasil PM10 tidak dapat dijadikan indikator untuk Kota Padang. Pemkot Padang, ia menambahkan, mengimbau kepada seluruh warga terutama pelajar, untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan agar terhindar dari ISPA.
Ikuti Whatsapp Channel Republika