REPUBLIKA.CO.ID, JAYAOURA -- Juru bicara Gubernur Papua, Lamadi de Lamato menilai pers atau media yang ada di daerah itu kurang optimal dalam memberitakan pencapaian atau kemajuan yang dilakukan pemerintah daerah.
"Dalam kaca mata saya, jurnalis di Papua tidak mem-publish kemajuan dan turunya dua angka kemiskinan hingga dua digit di Papua, justru media nasional juga tidak memunculkan itu ke Jakarta, bahkan media-media di Papua hanya memberitakan secara sepenggal-sepenggal saja," kata Lama de Lamato di Kota Jayapura, Papua, Kamis (8/10).
Ia mengatakan media lokal di Papua maupun media nasional melalui perwakilannya seperti koresponden, kontributor dan wartawannya lebih cenderung memberitakan terjadinya ganguan-ganguan keamanan di Papua serta aksi-aksi separatis. Menurutnya, laporan itu seharusnya diseimbangkan dengan pembangunan yang sedang digalakkan oleh Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Klemen Tinal melalui slogan Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera.
"Semestinya perusahan pers di Papua juga harus jeli dalam melihat, serta menugaskan wartawannya. Jangan hanya pada satu tempat saja, perlu ada regenerasi atau pergantian lokasi pos liputan," katanya.
Hal itu, kata dia, demi menambah keilmuan bagi wartawannya itu sendiri, juga mendapat pengalaman baru dengan mitra-mita strategis yang ada di Papua. "Komputer saja perlu di restart, apa lagi wartawan yang bertugas pada satu pos liputan, perlu suasana baru untuk menambah wawasan, agar tidak jenuh dan beritanya bisa lebih bervariasi serta independen," katanya.
Mengenai kebijakan membuka akses jurnalis asing untuk datang ke Papua, kata Lamadi yang juga seorang penulis buku itu, Gubernur Papua Lukas Enembe langsung merespons kebijakan yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo itu.
"Ini juga demi kepentingan pemberitaan tentang keberlasungan dari pembangunan di Papua," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
