REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakapolri Komjen Budi Gunawan menegaskan, anggaran pengamanan Pilkada serentak sudah tidak ada masalah. Sebesar Rp 691 miliar sudah disiapkan untuk anggaran pengamanan.

Ia menjelaskan, awalnya Polri mengajukan Rp 1,1 triliun untuk anggaran pengamanan. Anggaran tersebut jika pengamanan dilakukan dengan pola dua pertiga kekuatan.

"Tapi dukungan anggaran Pilkada dari APBD dan kemarin dari Mendagri Rp 691 miliar sudah sesuai dengan eskalasi pengamanan tahapan, ada sepertiga kekuatan, ada dua pertiga kekuatan," ujarnya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Selasa (6/10).

Seperti diketahui, banyak tahapan yang dilalui pada pelaksanaan Pilkada serentak mulai dari pendaftaran calon sampai pengumuman pemenang.

Menurutnya tahapan pencoblosan dan pengumuman merupakan waktu yang paling banyak membutuhkan anggaran. Jenderal bintang tiga tersebut menyebutkan empat provinsi yang masuk kategori rawan pada pelaksanaan Pilkada.

Keempat provinsi tersebut yaitu Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Aceh. Menurutnya menjelang pencoblosan di empat provinsi tersebut biasa terjadi intimidasi. Termasuk penembakan yang dimanfaatkan oleh pasangan calon.

Ikuti Whatsapp Channel Republika