REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro memaparkan, biaya pilkada setiap periodenya terus meningkat. Terlebih, tahun ini dimana biaya kampanye yang pada periode sebelumnya ditanggung pribadi, tahun ini sepenuhnya dibebankan kepada negara.

Setidaknya, ada empat jenis kampanye yang ditanggung negara dan membuat anggaran pilkada tahun ini membengkak.

"Pembuatan bahan-bahan kampanye, pembuatan alat peraga kampanye, debat publik dan penayangan iklan. Semuanya akan dibiayai oleh negara," kata Juri di Auditorium STIK-PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (6/10).

Belum lagi, waktu pilkada yang lebih lama membuat logistik serta honor yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan para petugas menjadi lebih banyak. Maka dari itu, menurutnya sangat masuk akal jiga dana pilkada tahun ini membengkak menjadi sekitar 7 triliun dari periode sebelumnya yang hanya menghabiskan dana sekitar 5 triliun.

"Lebih mahal karena secara indeks harga naik, jumlah pemilih naik,  jumlah petugasnya naik, TPA-nya naik, honor naik. Belum lagi ada 18 daerah otonom baru yang akan mengikuti pilkada serentak, waktu yang dibutuhkan lebih panjang dan yang paling signifikan adalah empat jenis kampanye yang dibiayai negara," tambah Juri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika