REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pedagang Pasar Prambanan hanya bisa pasrah dengan kondisi saat ini. Pasalnya Pasar Relokasi Prambanan yang beranggotakan 1.500 pedagang, didominasi pedagang asal Klaten, Jawa Tengah. Bahkan mencapai 59 persen dari total pedagang.
Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Prambanan, Zainudin menuturkan, kondisi ini tidak dapat dihindari. Mengingat prosedur penempatan di pasar relokasi tidak menggunakan pendataan khusus.
"Kemarin tidak ada pendataan. Siapa saja bisa masuk. Termasuk pedagang yang jualan di rumah, untuk mencari pembeli akhirnya banyak pedagang asal Klaten yang ikut berdagang di pasar relokasi,” katanya, Senin (5/10).
Selain itu pedagang yang tidak terdaftar turut memenuhi pasar relokasi di Dusun Pelemsari, Desa Bokoharjo, Prambanan ini. Menurut Zainudin, APPSI dan Dinas Pasar (Dinsar) Sleman hanya bisa menata pedagang saat mereka kembali menempati bangunan pasar yang baru.
Ia mengemukakan, penataan dengan pemangkasan pedagang dari Klaten sulit dilakukan. Karena Pasar Prambanan yang terletak di perbatasan. “Prambanan kan ada yang di Sleman, dan ada juga yang di Klaten. Meski posisinya di Jogja, tapi pedagang dari Wedi dan Gantiwarno sudah merasa memiliki pasar,” katanya. Berdasarkan pendataan pedagang Pasar Prambanan 2012, pedagang asal Sleman di sana sekitar 52 persen dari ribuan penjual yang ada.
Namun ketika relokasi, yang terjadi justeru sebaliknya. Hal ini sempat menjadi sorotan DPRD Sleman. Badan legislatif meminta agar puluhan lapak yang masih kosong diberikan pada pedagang asal Sleman.
Sementara itu Kepala Dinas Pasar (Dinsar) Sleman, Tri Endah Yitnani menjelaskan, konsep pembangunan Pasar Prambanan adalah untuk revitalisasi. Bukan untuk membuat pasar baru. Sehingga pedagang yang sudah memiliki lapak sebelumnya berhak menempati kembali kios yang dulu menjadi tempatnya berjualan.
Lagi pula menurutnya perekonomian bersifat tidak terbatas dan seringkali tumbuh natural. "Hal ini yang pada akhirnya difasilitasi pemerintah," ujar Endah. Jadi bukan pemerintah yang membuat pasar. Sebab pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator.
Meski begitu Endah mengatakan, pemerintah setempat akan berupaya menambah kuota pedagang asli Sleman di Pasar Prambanan. Ia mengemukakan, saat ini padagang dari luar sleman di Pasar Prambanan sebanyak 65,34 persen.
Seleksi penempatan kembali lapak harus sesuai dengan aturan yang menyatakan, satu pedagang maksimal memiliki dua lapak.
"Tapi sekarang masih ada pedagang yang punya lebih dari dua tempat dasaran," ujarnya. Ke depannya Dinsar akan membenahi hal tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
