REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, memberikan sinyal Cina akan menjadi pihak yang memenangkan proposal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sinyal itu menguat setelah Rini menyebut secara kriteria Cina lebih memenuhi unsur ketimbang Jepang.

''Dalam proposal yang diajukan, Cina tidak meminta jaminan dari pemerintah Indonesia dan transaksi pembiayaan juga dilakukan dalam bentuk business to bussiness (B to B),'' katanya di Jakarta usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (1/10).

Rini menegaskan, sejak awal pemerintah Indonesia telah mengajukan tiga syarat utama kepada Jepang dan Cina terkait pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Syarat pertama adalah pembangunannya dilakukan dalam bentuk bussiness to bussiness. Kedua, tidak menggunakan anggaran negara. Lalu ketiga, tidak mendapat jaminan dari pemeritah.

"Jadi tiga hal itu yang dilihat. Nah kalau dilihat dari dua proposal yang diterima, yang memenuhi syarat adalah proposal dari Cina. Karena dari Cina tidak meminta jaminan dari pemerintah. Tidak minta anggaran dari pemerintah dan ini transaksi B to B karena BUMN dengan BUMN," jelasnya.

Rini melanjutkan, ke depan Kementerian BUMN akan melakukan pendalaman dengan BUMN dari Cina yang juga berbentuk konsorsium. Antara BUMN Indonesia dengan BUMN Cina, kata dia, nantinya dibentuk sebuah joint venture agreement.

Dalam pendalaman ini, konsorsium dari Indonesia yang akan maju terdiri dari PT Jasa Marga, PT Wijaya Karya, PT PTPN VIII, dan PT Kereta Api Indonesia. Sementara itu, konsorsium dari Cina akan dipimpin oleh perusahaan kereta api Cina, China Railway Corporation (CFC).

"Tapi in belum close karena ini masih finalisasi joint venture agreement. Karena mesti setuju isinya apa saja. Ini serang finalisasi," ujar Rini. ''Targetnya, pendalaman joint venture agreement ini akan kelar bulan Oktober ini.''

Ikuti Whatsapp Channel Republika