Rabu 30 Sep 2015 20:54 WIB

Pemerintah Diharap Dorong Daya Beli Masyarakat

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Yudha Manggala P Putra
Makanan
Foto: Panca/Republika
Makanan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi Lukman mengatakan, kebijakan ekonomi paket II belum bisa memberikan solusi bagi perekonomian Indonesia dalam jangka pendek maupun menengah.

Sebenarnya, saat ini yang dibutuhkan oleh pengusaha yakni kebijakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mencegah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Semangatnya sudah bagus, tapi kebijakan paket II kemarin lebih banyak menyoroti tentang investasi dan ini sebenarnya untuk jangka panjang," ujar Adhi kepada Republika, Rabu (30/9).

Adhi menjelaskan, kebijakan paket ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah belum bisa diterapkan untuk jangka pendek. Dalam kebijakan paket I, pemerintah lebih fokus untuk kelancaran bahan baku, serta kepastian usaha dan hukum.

Memang, dalam paket kebijakan I diharapkan dapat mengurangi biaya industri. Namun, daya beli masyarakat juga memegang peranan penting dalam perekonomian.

"Kebijakan ekonomi tersebut masih belum bisa meningkatkan daya beli masyarakat, apalagi sekarang sudah banyak keluhan dari masyarakat dan dolar AS semakin tinggi," kata Adhi.

Adhi mengatakan, salah satu cara untuk mendorong daya beli masyarakat adalah dengan digulirkannya dana desa. Pemerintah memang telah mewacanakan hal tersebut, namun sampai saat ini belum terlihat implementasinya.

Pelaku usaha berharap, paket kebijakan ini bisa dilaksanakan dengan cepat sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement