Selasa 29 Sep 2015 15:27 WIB

Jokowi Beri Peringatan Keras pada Para Menteri Soal Apa?

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Esthi Maharani
Presiden Jokowi
Foto: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Presiden Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan peringatan keras pada menteri-menterinya dalam rapat terbatas bidang perekonomian yang digelar di Kantor Presiden, Selasa (29/9) siang. Jokowi memeringatkan menteri agar tak takut pada bawahan dalam mengambil kebijakan terkait deregulasi.

"Kalau dari pimpinan kementerian tidak kuat mengendalikan bawahnya, eselon 1, eselon 2, apalagi terbawa arus bawahannya, sudah lupakan mengenai ini. Kalau tidak punya keberanian melakukan terbosan ini, sudah lupakan," ucap Presiden tegas saat mengawali rapat.

Rapat terbatas itu dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja, antara lain Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Peringatan Jokowi ini tak main-main. Sebab, saat mengawali rapat, ia nampak jengkel dengan lambannya prosedur membuka usaha di Indonesia. Menurutnya, waktu yang dibutuhkan untuk membuka usaha di Indonesia saat ini masih 52,5 hari. Sangat jauh jika dibandingkan dengan Singapura yang hanya 2,5 hari dan Malaysia 5,5 hari.

"Coba itu dicatat, malu kita," kata Presiden.

Tak hanya itu, investor yang ingin menanamkan investasinya di Indonesia juga harus melewati sedikitnya 10 macam prosedur. Sementara Singapura dan Malaysia hanya perlu tiga prosedur. Artinya, kata Presiden, ada 70 persen prosedur perizinan yang harus segera dipangkas.

Menurut Jokowi, panjangnya birokrasi untuk membuka usaha di Indonesia itu membuat iklim investasi jadi tidak baik. Hal tersebut menyebabkan Indonesia hanya menduduki ranking 6 dalam daftar negara-negara dengan kemudahan memulai usaha di ASEAN.

Oleh karena itulah, Jokowi menegaskan semua menteri untuk segera membuat langkah terobosan demi memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Semua regulasi yang bertele-tele dan menghambat usaha, kata Presiden, harus segera dipangkas. Selain itu, pemerintah juga harus dapat memberi kepastian pada investor terkait ketersediaan listrik. Sebab, tanpa listrik usaha tak dapat berjalan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement