REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Narkotika Nasional (BNN) berencana memiliki gedung sendiri. Pasalnya, gedung BNN yang saat ini berlokasi di Cawang, Jakarta Timur, adalah milik Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Terlebih lagi Polri sudah meminta pengembalian gedung tersebut paling lambat 2016. "Polri sudah meminta gedung itu dikembalikan sejak awal 2015, jauh sebelum Pak Budi Waseso menjadi Kepala BNN," ujar Kepala Bagian Humas BNN, Kombes Slamet Pribadi saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (29/9).

Tidak ada alasan khusus mengenai rencana pemilikan gedung sendiri. "Cuma mau dikembalikan saja ke Polri karena mau dijadikan kantor Polres Jakarta Timur," kata dia.

Kondisi ini, kata Slamet, bukanlah pemindahan ataupun relokasi gedung BNN. "Karena itu kan pinjaman dari Polri, kami sedang mencari tempat lain," ucapnya. Dalam pencarian lokasi yang pas dan tepat, BNN berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Hingga kini belum tahu pasti lokasi gedung BNN nantinya berada. "Lokasi pastinya belum ada, kami baru tahu satu lokasi di Tanah Abang, tapi itu masih disurvei," ujar Slamet. Menurut dia, lokasi tersebut merupakan tawaran dari Ahok. Namun rencana kepemilikan gedung baru tersebut belum tentu bisa diwujudkan tahun ini. Untuk merealisasikannya bergantung dari anggaran negara.

Yang penting, kata Slamet, Buwas sedang menggagas BNN agar mempunya gedung sendiri sehingga tidak perlu meminjam dari Polri. "Boleh jadi ini salah satu visi Buwas di BNN," ujarnya.

Dengan Ahok, Buwas juga berkoordinasi soal rumah dinas kepala BNN yang belum ada hingga kini. Saat ditanya mengapa koordinasi dilakukan dengan Ahok, Slamet menyebut karena Ahok yang mengetahui seluk beluk tanah kosong di Jakarta. Meski begitu, pengadaan rumah dinas ataupun gedung baru berada di kewenangan negara sesuai dengan perencanaan dan alokasi anggaran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika