REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah (Walhi Kalteng) mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jangan hanya sekedar berkunjung tetapi harus segera membuat kebijakan konkrit terkait penanggulangan kabut asap.
"Presiden jangan hanya berkunjung, melihat-lihat, tetapi harus bisa segera mengambil kebijakan konkrit penanggulangan bencana kabut asap yang melanda wilayah Kalimantan Tengah," kata Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Arie Rompas, Sabtu (26/9).
Pihaknya juga mendesak Presiden memastikan permasalahan lahan gambut segera diselesaikan sehingga ke depannya tidak ada lagi bencana kabut asap yang sangat merugikan masyarakat.
"Presiden Jokowi harus hadir bersama rakyat di Kalimantan Tengah, bukan hanya berkunjung tetapi harus mampu menghentikan penderitaan masyarakat yang diakibatkan oleh kabut asap yang bermuara dari gagalnya pemerintah dalam mengelola sumber daya alam khususnya lahan gambut di Kalimantan Tengah," kata Arie.
Arie pun menilai, kedatangan presiden beberapa waktu lalu ke wilayah Kalimantan Tengah tidak menyinggung tentang upaya penanggulangan penderita Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) yang hingga kini terus bertambah.
"Upaya tanggap darurat ISPA tidak ada, seharusnya presiden segera menginstruksikan pembuatan posko kesehatan, membagikan masker karena kondisi udara kita telah lima kali lipat dari ambang batas bahaya," katanya.
Pihaknya pun mendesak presiden segera menginstruksikan jajarannya untuk segera memberlakukan darurat ISPA.
Walhi juga meminta pemerintah melalui aparat penegak hukum memberikan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan pembakaran lahan dan hutan.
Walhi Kalteng menilai sejak awal pemerintahan Jokowi dan jajarannya kurang memandang serius kondisi warga Kalimantan Tengah.
Walhi menilai pemerintah lebih fokus pada penanganan kebakaran di Sumatera (Riau, Jambi dan Sumsel) untuk merespon protes pemerintah Singapura dan Malaysia.
"Pemerintahan seharusnya mempriortaskan penanganan kabut asap di Kalimantan Tengah yang selama ini terus diabaikan. Pemerintah seharusnya mulai untuk melakukan evakuasi terhadap penduduk rentan dan menyediakan fasilitas kesehatan dan obat-obatan, bukan hanya sekedar mengunjungi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika