Sayangnya, pemerintah kita kurang menaruh perhatiannya terhadap masalah perhajian ini. Sejauh ini, pemerintah kita tidk memiliki pemondokan khusus bagi jamaah kita, baik di Makkah maupun Madinah. Bandingkanlah dengan Malaysia. Kita sungguh kalah dan tertinggal jauh. Pemerintah negeri jiran itu ternyata memiliki tempat pemondokan khusus bagi jamaahnya, baik di Makkah maupun Madinah.
Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah Brunei Darussalam. Sekalipun jumlah jamaah mereka jauh lebih sedikit dengan jumlah jamaah haji Indonesia namun pemerintah kedua negeri jiran itu mampu memperlihatkan keseriusannya untuk menjamin warga negaranya di Tanah Suci.
Menteri Luar Negeri dan Wakil Presiden Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian khusus. Rasanya sangat tidak cukup untuk memberikan amanah ini hanya kepada Kementerian Agama saja. Ini terkait dengan urusan migrasi ratusan ribu WNI dalam suatu negars dan dalam masa tertentu yang amat terbatas waktunya.
Berkait dengan tata kelola pelaksanaan haji, pemerintah Indonesia sudah saatnya mendesak kerajaan Saudi agar dapat menata kembali secara total tata kelola haji secara modern dengan melibatkan negara yang mengirimkan jamaahnya dalam jumlah besar.
Demikian juga sarana di Mina dan Arafah. Sudah bersifat wajib juga untuk segera ditata dengan sarana dan tata kelola yang modern. Kini saatnya pemerintah Indonesia bersama Turki, Iran, Malaysia, Brunei, India, Pakistan, Mesir dan perwakilan negara muslim Eropa-Amerika untuk mendesak Kerajaan Saudi untuk melakukan tata kelola secara Modern.
