REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya menilai usul Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bagi pembangunan pangkalan militer dan pelatihan rakyat bela negara demi mengantisipasi ketegangan di Laut Cina Selatan merupakan hal yang logis.

"Penjelasan Menhan logis, karena wilayah itu (perbatasan Laut Cina Selatan) jauh sekali. Kalau ada apa-apa disana perlu waktu memberikan bantuan ke sana, maka butuh orang disana yang siap," kata Tantowi di Jakarta, Selasa (22/9).

Tantowi menyatakan apa yang disampaikan Menhan merupakan upaya antisipatif jika di wilayah Laut Cina Selatan terjadi konflik yang mengganggu kedaulatan serta tidak menguntungkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terlebih, kata Tantowi, ada pendapat ahli bahwa wilayah Laut Cina Selatan berpotensi menimbulkan kerusuhan tingkat dunia jika Cina berbenturan dengan negara-negara musuhnya. "Apa yang diusulkan Menhan jauh dari kategori ideal dalam rangka pertahanan keamanan bangsa, tapi itu sesuai dengan kemampuan APBN kita," jelas Tantowi.

Tantowi menilai usul tentang pembangunan pangkalan militer di Kepulauan Natuna yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan pelatihan rakyat bela negara di wilayah poros maritim, bukanlah wujud tindakan provokatif Indonesia terhadap asing, namun sebagai wujud peningkatan pertahanan bangsa.

Ada pun terkait pelatihan rakyat di wilayah perbatasan guna membela nwgara, diperlukan sebuah payung hukum yang menurut Tantowi bisa dimasukkan dalam undang-undang tentang bela negara.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizad Ryacudu mengatakan pihaknya menunda pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) di tahun 2016, namun mengalokasikan dana untuk perbaikan infrastruktur militer di Pulau Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika