REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selain melakukan pembangunan fisik, seorang Gubernur juga memiliki tugas penting untuk bisa memelihara ketenteraman batin warga yang dipimpinnya.
"Selain pembangunan fisik, gubernur harus memelihara ketenteraman batin warga ibu kota," kata Anggota DPR dari Provinsi DKI Jakarta, Andi Mappetahang Fatwa atau yang dikenal dengan AM Fatwa kepada Republika.co.id, Selasa (22/9) sore.
Belakangan, rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk memfokuskan pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Rumah Pemotongan Hewan (RPH), banyak mendapat penolakan dari masyarakat.
AM Fatwa mengatakan, gubernur DKI Jakarta memimpin daerah yang merupakan ibu kota negara yang memiliki beragam karakter warga. Dari fasilitas dan pemahaman masyarakat Jakarta saat ini, pria kelahiran Bone itu menilai pelaksanaan rencana Gubernur Ahok tersebut belum bisa diaplikasikan.
Fatwa menyarankan agar Basuki Tjahaja Purnama dapat menunda pelaksanaan rencana tersebut. Jika rencana itu tetap diteruskan, akan terjadi kericuhan dan kekacauan dalam pelaksanaannya di lapangan, yang tentu saja seorang gubernur tidak boleh membiarkan kondisi itu terjadi di daerah yang ia pimpin.
Mantan Wakil Ketua MPR ini menegaskan, seorang gubernur juga harus bisa menjaga ketertiban di daerah yang ia pimpin, khususnya dengan memelihara hubungan dan komunikasi sosial politik dengan masyarakat.
Masyarakat Jakarta memiliki karakteristik yang agamis dan tradisi yang kuat, khususnya soal pelaksanaan Hari Raya Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Pemotongan hewan kurban tidak hanya syariat agama, bagi masyarakat, pelaksanaannya sangat erat terkait dengan tradisi yang ada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
