REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG -- Pemerintah Kabupaten Bandung tengah merencanakan insentif yang diberikan bagi para calon investor yang ingin menanamkan modalnya.
Asisten Daerah II Pemkab Bandung bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Marlan menuturkan, insentif yang sedang direncanakan yakni berupa kemudahan dalam perizinan. "Biasanya kemudahan dalam pengurusan perizinan. Misalnya yang biasa harus berapa bulan, itu bisa jadi berapa hari," katanya, Senin (21/9).
Kalau di daerah lain, seperti Bali, Marlan menjelaskan, memberikan insentif dengan cara mempersilakan investor melakukan pembangunan terlebih dulu. Barulah, setelah itu, pengurusan izin dilakukan. "Seperti di Bali. Pajaknya yang duluan dipungut, izinnya belakangan," katanya.
Marlan menambahkan, insentif-insentif yang akan diberikan, terutama pada sektor riil, seperti perumahan dan sektor-sektor lain yang paling banyak diminati. "Kalau kita paling dengan percepatan perizinan, terutama di sektor yang. paling diminati saja, sektor riil, termasuk perumahan," ujarnya.
Terkait penurunan investasi di tengah gejolak perekonomian global dan nasional, Marlan mengaku belum mengetahuinya. "Apakah ada penurunan investasi atau tidak, nanti saya tanya ke dinasnya. Karena kan biasanya suka ada surat persetujuan terkait penanaman modal yang terbit ke kabupaten Bandung," ujarnya.
Menurut dia, dalam kondisi perekonomian saat ini, tentu investor memahaminya. "Yang jelas di kitanya harus ada insentif untuk mereka," ujarnya.
Pihaknya bakal melakukan evaluasi terkait persentase penurunan investasi di Kabupaten Bandung. "Berapa persennya kita belum mengevaluasi ke arah sana," ungkapnya.
Kendati begitu, berdasarkan rapat yang beberapa waktu digelar, pihaknya beserta SKPD terkait bakal mendorong pembangunan infrastruktur. "Karena ini merupakan cara untuk bisa menggenjot investasi, termasuk mengembalikan inflasi," ujarnya.
Kata Marlan, saat ini, sektor yang terkena dampak gejolak perekonomian global ini yaitu sektor industri dan tekstil. "Bahkan yang di tekstil sudah ada yang dirumahkan kan, terutama yang bahan bakunya impor," katanya.
Paket kebijakan yang berasal dari presiden, jelas Marlan, pun memerintahkan daerah untuk segera mengendalikan inflasi sekaligus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Lanjut dia, pengendalian inflasi itu bisa melalui penjagaan ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Bandung. "Kalau ada kelangkaan, pasti kita lakukan operasi pasar," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika