REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun mengatakan pendidikan kebangsaan penting untuk masyarakat di daerah perbatasan. Ini dilakukan agar masyarakat mengetahui hubungan antarnegara dan memiliki kesadaran bahwa mereka berada di daerah terluar Tanah Air.

"Pendidikan kesadaran kebangsaan ini penting. Pemerintah harus menjadikan perbatasan sebagai orientasi kebijakan politik, ekonomi, dan sosial budaya," ujar Ubedilah, Kamis (17/9).

Menurut Direktur Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) ini penguasaan pengetahuan kebangsaan oleh penduduk perbatasan bisa membantu pemerintah menjawab persoalan perbatasan yang masih terus diselesaikan. Contoh persoalan yang ditemukan adalah percampuran penduduk di wilayah antara Indonesia dan Papua Nugini (PNG), di mana ada penduduk Indonesia di wilayah PNG dan sebaliknya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan, percampuran penduduk ini yang membuat permasalahan perbatasan antara Indonesia-PNG menjadi unik. "Mungkin sejarahnya sudah begitu saat penentuan perbatasan. Jadi, di PNG ada yang mengaku berkebangsaan Indonesia, berbahasa Indonesia dan mengibarkan bendera Merah Putih yang sudah dari dulu tinggal di sana, sebaliknya di wilayah Tanah Air juga ada warga PNG," kata Luhut.

Namun, Luhut menegaskan, permasalahan perbatasan antara Indonesia dan PNG akan diselesaikan dengan cara yang baik. Di wilayah perbatasan Indonesia-PNG pula, pada Rabu (9/9) terjadi peristiwa penyanderaan dua warga negara Indonesia, Sudirman (28 tahun) dan Badar (30). Hingga saat ini, pembebasan keduanya masih dalam proses negosiasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika