REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Calon Wakil Wali Kota dari pasangan calon (paslon) petahana Pilkada Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, mengatakan sulit jika semua kegiatan pemerintahan disangkutpautkan dengan kegiatan kampanye. Pihaknya mengimbau jajaran SKPD Kota Tangsel untuk berkonsultasi sebelum menggelar kegiatan yang dihadiri petahana.
"Kalau semua kegiatan pemerintahan yang melibatkan masyarakat ditafsirkan sebagai kampanye, pemerintahan bisa tutup. Sekarang kami tetap fokus kepada pemerintahan," ujar Benyamin kepada Republika.co.id, Rabu (16/9) sore.
Jika ada beberapa pihak yang tidak berkenan dengan kegiatan petahana, Benyamin menyerahkan kepada Panwaslu. Pihaknya juga telah meminta jajaran SKPD setempat untuk berkonsultasi dengan panwaslu sebelum menggelar berbagai kegiatan.
"Kami sudah mengimbau agar SKPD konsultasi dulu kepada Panwaslu terkait kegiatan dan rundown acara yang akan dihadiri petahana. Panwaslu Kota Tangsel yang nantinya memberi rekomendasi," lanjutnya.
Disinggung tentang adanya laporan baru dari sejumlah pihak mengenai dugaan pelanggaran kampanye oleh timnya, Benyamin memilih menanti keputusan Panwaslu. Dia menegaskan semua dugaan kampanye terselubung tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintahan.
Sebelumnya, Panwaslu Kota Tangsel memeriksa empat pihak yang diduga terlibat dalam dugaan kampanye terselubung paslon petahana. Kegiatan kampanye terselubung yang dimaksud terkait penyerahan bibit ikan kepada warga, peresmian wifi corner dan pengadaan stiker pelunasan PBB bergambar petahana.
Menurut dia, penyerahan bibit ikan dan peresmian wifi corner di Taman Kota 1 telah diprogramkan sejak 2014 lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika