REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui untuk mencapai target swasembada daging dalam lima tahun tidaklah mudah. Tetapi, pemerintah perlu mulai menargetkan swasembada daging dari sekarang.
"Sapi memang pertanian, itu bukan industri yang mudah. Jadi memang ada waktunya tapi itu mungkin. Saya kira kalau kita mulai lima tahun yang lalu sekarang sudah swasembada. Jadi berapapun itu harus mulai dari sekarang," kata Kalla di gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (16/9).
JK mengatakan, untuk meningkatkan populasi sapi di Indonesia perlu memperbanyak bibit sapi dan dikembangkan di berbagai daerah. Pemerintah pun, sambung JK, secara bertahap akan mengurangi impor daging serta menyalurkan kredit usaha rakyat bagi peternak sapi di daerah.
"Jadi sekali lagi sapi itu bibitnya yang harus banyak. Kemudian, kita nggak boleh memotong yang betina. Itu keras aturannya," kata JK.
Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai target swasembada daging sapi dalam lima tahun tak realistis dan terlalu agresif. Menurut Ketua KPPU, Muhammad Syarkawi Ra'uf, Indonesia masih membutuhkan impor daging sehingga tidak menyebabkan kelangkaan daging di pasar.
"Ada kebijakan pemerintah yang ingin mencapai target swasembada yang menurut kita sangat agresif," kata dia, sEnin (14/9).
"Ini saya sampaikan bahwa jangan sampai target swasembada dibuat agresif dan cenderung mengulangi kekeliruan yang terjadi di masa lalu, di lima tahun kedua SBY ada juga target swasembada yang dibuat pemerintah."
Syarkawi meminta agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh pemerintahan SBY. Ia menjelaskan, untuk mencapai swasembada pada saat pemerintah SBY harus mengurangi impor daging sebanyak 10 persen tiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Padahal pada 2009, Indonesia masih mengimpor daging sapi hingga 60 persen.
Target swasembada ini, kata dia, tidak dibarengi dengan pertumbuhan populasi sapi lokal. Akibatnya, terjadi kelangkaan daging sapi di pasar.
Syarkawi mengatakan, target swasembada daging sapi tidak dapat dicapai dalam lima tahun. Menurut dia, pemerintah membutuhkan waktu hingga 10 tahun untuk mencapai target swasembada daging sapi.
"Mungkin jangan lima tahun untuk capai swasembada, bisa 10 tahun, gak dalam satu kepemimpinan, bisa saja dua periode kepresidenan. Untuk mencapai lima tahun agak sulit," kata dia.
Syarkawi mengatakan, penutupan keran impor daging tak mungkin dilakukan saat ini. Sebab, saat ini Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Kendati demikian, pemerintah dapat menurunkan jumlah impor secara bertahap.
Hingga saat ini, 70 persen kebutuhan daging sapi terdapat di Jakarta dan sekitarnya. Sedangkan, pasokan daging berasal dari Australia. Ia pun berharap agar daerah sentra sapi seperti NTB, Bali, dan Sulawesi Selatan juga dapat meningkatkan pasokannya.
"Tapi kita tahu punya masalah logistik yang masih sangat sulit, biayanya mahal. Sehingga semuanya sulit untuk memasok sapi dari luar Jawa ke Jakarta," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika