REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kejadian kebakaran hutan dan asap di sejumlah wilayah di Indonesia terus berlanjut. Tahun ini, Indonesia juga menghadapi el nino yang menyebabkan cuaca lebih kering, sehingga meningkatkan intensitas kebakaran dan asap.
Peneliti dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), Herry Purnomo mengatakan tidak jelasnya tata ruang berpengaruh dalam menghambat upaya penurunan kebakaran. Pemetaan tata ruang antara pemangku kepentingan di wilayah langganan kebakaran diperlukan untuk mencapai kesepakatan.
"Solusi 'ideal' mungkin tidak ada. Tapi, menegosiasikan kepentingan konservasi, legalitas, bisnis, penghidupan lokal, reduksi emisi karbon dan sebagainya sangat penting," kata Herry dalam analisisnya, Selasa (15/9).
Negosiasi yang harus didiskusikan, kata Herry tidak hanya tata ruang, namun juga durasi. Misalnya, sebuah wilayah yang dikonversi secara ilegal dari wilayah konservasi menjadi sawit.
Solusinya, sawit yang sudah tumbuh tetap bisa dibiarkan dalam jangka beberapa tahun untuk mengompensasi investasi sektor swasta atau masyarakat lokal.
"Namun, setelah periode waktu terencana itu selesai, maka kawasan tersebut wajib direstorasi menjadi hutan," kata Herry.
Transaksi lahan ilegal, kata Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB ini bisa saja dan memang terjadi dalam lahan konsesi dan lahan negara ketika wilayah tersebut tidak benar-benar diamankan.
Tuntutan ekonomi untuk lahan terdegradasi, terbakar dan sawit merupakan penyebab besar transformasi hutan primer menjadi perkebunan tanaman yang memberi manfaat besar bagi aktor tertentu.
Pemerintah perlu menciptakan disinsentif terhadap kebutuhan lahan terdegradasi, terbakar dan tertanami sawit dengan menetapkan standar legalitas atas lahan yang telah dijual. Mengaji kebijakan dan perundangan kebakaran (yang berjalan maupun yang tidak), memetakan aktor, jejaring dan ekonomi, menyediakan peta tata ruang yang jelas dan transparan, serta melibatkan para pembuat kebijakan dan praktisi kunci juga menjadi jalan penting mengurangi kebakaran dan asap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika