REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wali Kota Bandung Ridwan Kamil telah membatalkan proses lelang pengadaan pistol peluru karet untuk Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan nilai anggaran sebesar Rp 2,2 miliar. Dana sebesar Rp 2,2 miliar yang sudah terlanjur dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 tersebut terpaksa akan menjadi sisa lebih pembiayaan (silpa).
Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung, Ade Fahruroji mengatakan, keputusan pembatalan pengadaan pistol peluru karet untuk Dinas Perhubungan Kota Bandung sudah tepat. Ade juga mengapresiasi rencana Wali Kota Bandung untuk mengalihkan dana Rp 2,2 miliar tersebut untuk program pendidikan e-learning. Akan tetapi, Ade mengatakan penggeseran anggaran ini tidak bisa serta merta dilakukan saat anggaran masih berjalan tahun ini.
"Ini jadi silpa karena tidak bisa serta merta dipindahkan ke yang lain, harus digeser ke tahun depan. Tapi ide Pak Wali sudah tepat untuk digeser kepada kebutuhan yang lain," jelas Ade kepada Republika pada Selasa (15/9).
Ade mempertanyakan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung yang ingin memiliki pistol peluru karet. Ade mengatakan, DPRD Kota Bandung pun tidak mengetahui adanya rencana pengadaan pistol peluru karet ini dalam persetujuan APBD 2015 lalu. Oleh karena itu, Ade menilai perlunya ada keterbukaan dalam penyampaian rincian anggaran saat persetujuan APBD.
Ade yakin rencana tersebut tidak akan disetujui DPRD Kota Bandung. Pasalnya, rencana pengadaan senjata sebelumnya untuk Satuan Polsi Pamong Praja (Satpol PP) pun tidak disetujui oleh DPRD Kota Bandung.
Ade mengatakan, proses penegakkan aturan bisa dilakukan tanpa harus menggunakan senjata. Ade juga tidak melihat adanya urgensi kepemilikan senjata oleh Dinas Perhubungan dalam penegakkan aturan. "Saya mempertanyakan, dari mana Kadishub ada argumentasi tentang senjata ini? Di saat sekarang pendekatan yang humanis, masa memakai senjata," tambah Ade.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan membuka proses lelang pengadaan pistol peluru karet dengan anggaran Rp 2,2 miliar. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung Enjang Mulyana mengatakan pengadaan pistol peluru karet ini karena melihat fakta lapangan yang riskan dengan ancaman pihak yang berniat kurang baik, misalnya preman.
Selain itu, Enjang mengatakan pihaknya juga melihat Dinas Perhubungan di beberapa provinsi lain juga sudah dipersenjatai. Karena itu, Dinas Perhubungan sempat berncana melakukan pengadaan pistol peluru karet. Akan tetapi, melihat respon masyarakat yang kurang baik atas rencana tersebut, Dishub tidak melanjutkan proses lelang.
"Kan itu ada kajian panjang dan kita tidak tergesa-gesa. Tapi kalau masyarakat menginginkan yang lain, kita juga harus mengikuti," ungkap Enjang saat ditemui di Balai Kota pada Senin (14/9).
Ikuti Whatsapp Channel Republika